Jumat, Juli 10, 2009
Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Purbalingga
Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan pengembangan desa mandiri pangan merupakan kegiatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan, kerawanan pangan, dan gizi. Sebagai sasaran lokasi kegiatan ditetapkan daerah rawan pangan dengan pendekatan indikator peta kerawanan pangan/ Food Insecurity Atlas (FIA) untuk menentukan kabupaten rawan pangan dan indikator SKPG untuk memetakan lokasi rawan pangan di tingkat kecamatan dan desa. Kondisi rawan pangan dan gizi disebabkan oleh berbagai permasalahan kondisi SDM, SDA, dan kondisi sarana prasarana pendukung yang kurang memadai. Untuk itu program aksi desa mandiri pangan merupakan kegiatan yang melibatkan koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan kemandirian pangan di tingkat wilayah. Jangka waktu untuk mewujudkan kemandirian pangan terbagi dalam empat tahapan dengan rentang waktu capaian sesuai kondisi masing-masing wilayah. Pelaksanaan kegiatan selama 4 tahun, dengan tahapan meliputi tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan dan kemandirian.
Pelaksanaan kegiatan desa mandiri pangan di Kabupaten Purbalingga dimulai sejak tahun 2006 yang dilaksanakan pada 2 (dua) desa, yaitu Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari dan Desa Nangkasawit, Kecamatan Kejobong dengan sumber dana dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2009 ini berada dalam tahap kemandirian. Desa tersebut dipilih berdasarkan seleksi tingkat kerawanan pangan yang tinggi dengan indikator tingkat kemiskinan masyarakat lebih dari 30%, namun mempunyai sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang potensial untuk dikembangkan serta respon aparat desa yang baik untuk pengembangan ketahanan pangan. Kegiatan pada desa mandiri pangan difokuskan pada pengembangan ketersediaan pangan, distribusi pangan serta penganekaragaman pangan. Untuk mengkawal pelaksanaan kegiatan ditempatkan tenaga pendamping pada desa lokasi mandiri pangan. Pemberdayaan masyarakat miskin pada kedua desa tersebut dilakukan dengan membentuk kelompok afinitas sesuai dengan bidang usaha anggotanya. Bantuan yang telah diterima dalam rangka pemberdayaan kelompok afinitas adalah ternak kambing, alat pengolahan pangan, budidaya sayur organik, pengolahan pupuk organik dan lainnya. Bantuan tersebut merupakan stimulan bagi kelompok untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam rangkan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota kelompoknya. Keragaan kelompok afinitas pada kedua desa mandiri pangan di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :
Sedangkan pada tahun 2009 ini, Kabupaten Purbalingga juga mendaatkan alokasi 2 (dua) desa mandiri pangan baru melalui APBN TP, yaitu Desa Tetel, Kec. Pengadegan dan Desa Metenggeng, Kec. Bojongsari. Pemberdayaan kelompok afinistas ini dilakukan dengan mengubah pola pikir (mind set) dan kemajuan tingkat kehidupan (livelihood). Pada dasarnya program desa mandiri pangan bertujuan meningkatkan status ketahanan pangan secara holistik dan komprehensif yang tidak hanya meliputi peningkatan di bidang kesejahteraan (fisik), tetapi juga meliputi kemajuan kapasitas manusia yang ditunjukkan melalui perkembangan pola pikir positif. Kegiatan usaha yang telah dilakukan untuk pemberdayaan kelompok antara lain adalah budidaya ternak kambing, budidaya ikan, budidaya sayuran organik, pengolahan pangan berbasis umbi-umbian, pengolahan gula jahe, pembuatan pupuk organik.
Proses kemandirian masyarakat desa ini dilaksanakan pada tahun keempat sampai terwujudnya desa tahan pangan dan gizi. Tahapan ini dapat dievaluasi dengan indikator telah bekerjanya masing-masing fungsi kelembagaan perdesaan yang melaksanakan standar organisasi, tertib administrasi, dan pengelolaan modal untuk pengembangan usaha adalah sebagai landasan untuk mencapai kemandirian. Proses pemandirian masyarakat desa ditandai dengan :
- Peningkatan peran masyarakat dalam ketersediaan dan distribusi pangan
- Berkembangnya kelompok afinitas menjadi kelompok mandiri.
- Mantapnya organisasi/kelembagaan yang ada
- Pembentukan jaringan usaha/kemitraan
- Berkurangnya peran pendampingan, yang digantikan oleh Tim Pangan Desa untuk berperan sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan di desa.
Strategi untuk mempercepat kemandirian masyarakat perlu dilakukan dengan memperkuat kelembagaan dan permodalan kelompok untuk meningkatkan volume usaha dan diversifikasi usaha kelompok. Peningkatan usaha kelompok ini akan meningkatkan pendapatan anggotanya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemandirian pangan rumah tangga.
Rano Karno “Si Doel” Belajar Ketahanan Pangan di Purbalingga
Mantan bintang film dan sinetron Rano ‘Si Doel’ Karno mulai intens mengembangkan pertanian di wilayahnya, Kabupaten Tanggerang. Untuk menimba ilmu soal pertanian dan ketahanan pangan, Rano Karno yang kini menjabat wakil bupati Tanggerang, mengunjungi Kabupaten Purbalingga, Kamis (4/6). Kunjungan Rano Karno yang didampingi beberapa pejabat di jajaran Pemkab Tanggerang diterima langsung oleh Bupati Drs H Triyono Budi Sasongko, M.Si di Operation Room Graha Adiguna. Setelah mendapat penjelasan tentang kebijakan umum Pemkab Purbalingga, dan soal ketahanan pangan, Rano Karno beserta rombongan mengunjungi Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Toyareja, Kecamatan Purbalingga, dan kemudian berkunjung ke Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama (Puspahastama) yang berada di Desa Kedungjati, Kecamatan Bukateja.
Rano Karno kepada Purbalingganewsroom disela-sela kunjungan mengungkapkan, dipilihnya Kabupaten Purbalingga karena secara sistematis dinilai terlah berhasil dalam mengembangakan ketahanan pangan. Hal ini terbukti dengan beberapa program yang diterapkannya seperti Padat Karya Pangan, Peningkatan Produksi Padi, dan pengelolaan Puspahastama yang identik dengan Dolog mini guna mengangkat harga beras petani.
“Kami memilih Kabupaten Purbalingga untuk studi banding karena, Purbalingga mampu membangun sistem ketahanan pangan dan kebijakan pertanian yang baik. Dari sisi kultur memang berbeda, namun dengan jumlah penduduk Tanggerang yang berprofesi sebagai petani sekitar 1 juta orang, maka kami yakin kultur masyarakat kami dapat diubah. Yang penting sistemnya dulu kita terapkan. Kultur otomatis akan mengikutinya,” kata Rano Karno.
Rano mengemukakan, Kabupaten Tanggerang sejak bulan Januari 2009 dipecah menjadi Kota Tanggerang dan Kabupaten Tanggerang. Di wilayah Kabupaten Tanggerang dengan jumlah penduduk 4 juta jiwa, seperempatnya merupakan petani. Di wilayah Kabupaten Tanggeran luas sawahnya mencapai 70 ribu hektar atau 70 persen dari luas wilayah Kabupaten. ”Dengan potensi pertanian yang masih terbuka luas inilah, saya sejak menjabat wakil bupati intens untuk mengembangkan pertanian,” kata Rano Karno.
Rano juga mengungkapkan, sejak empat tahun lalu Pemkab tanggerang telah membangun rice mill. Jenis mesin yang dimiliki juga sama dengan di Puspahastama. Namun bangunan rice mill ini tidak efektif dan cenderung tidak banyak memberikan manfaat kepada para petani. ”Dengan kondisi ini, dan tergerak untuk meningkatkan kesejahteraan petani, saya bertekad untuk membangun dunia pertanian guna memberikan kesejahteraan bagi petani. Saya mulai dengan mengunjungi para petani setiap Sabtu – Minggu, dan mulai dengan membangun kelompok koperasi padi. Mudah-mudahan dengan kunjungan studi banding ini, kami akan terus menngkatkan pertanian di Kabupaten Tanggerang,” kata Rano Karno sembari menambahkan, setelah studi banding ini akan ada kunjungan dari staf teknis di jajarannya untuk belajar lebih banyak lagi pengelolaan Puspahastama.
Kedatangan Rano Karno yang lebih dikenal sebagai sosok artis, mendapat sambutan gembira dari warga masyarakat desa yang dikunjungi. Di Desa Toyareja, Rano menjadi sasaran rebutan untuk berjabat tangan dan meminta foto bersama. Anak-anakpun tak mau ketinggalan untuk berebut meminta foto bersama dan beberapa diantaranya ada yang menanyakan soal Mandra, Zaenab dan Sarah yang tidak diajak dalam kunjungan itu. Mandra, Zaenab, dan Sarah adalah tokoh dalam film ’Si Doel Anak Sekolahan’ yang menjadi lawan main Rano Karno.
Sementara itu Bupati Purbalingga Drs H Triyono Budi Sasongko, M.Si menyatakan, kebijakan ketahanan pangan yang diterapkan di wilayahnya meliputi aspek ketersediaan pangan, distribusi, keanekaragaman pangan, keamanan pangan, dan kebijakan memberdayakan petani dan masyarakat. ”Untuk peningkatan produksi pangan, kami menempuh kebijakan intensifikasi on farm, dan fasilitasi pasca panen. Salah satu fasilitasi dalam pasca panen ini adalah pendirian Puspahastama yang diharapkan akan menyerap gabah petani dengan harga yang lebih baik,” kata Bupati Triyono.
Bupati Triyono menambahkan, dengan kebijakan yang diterapkannya, Purbalingga mampu menghasilkan surplus produksi beras sebanyak 55.084 ton, jagung 26.105 ton, dan ubi-ubian sebanyak 193.533 ton. ”Keberhasilan peningkatan produksi beras juga dinilai baik oleh pemerintah pusat, sehingga pada akhir tahun 2008 lalu, kami mendapat penghargaan presiden karena mampu meningkatkan produksi beras hingga 19,5 persen,” tambah Bupati Triyono. (Sumber : yit-Humas Pbg
LPMD Wargo Mulyo Toyareja Nominator Penghargaan Ketahanan Pangan
Kabupaten Purbalingga masuk sebagai nominator calon penerima penghargaan ketahanan pangan dari Pemprov Jateng. Penghargaan ketahanan pangan ini untuk kategori ‘Kelompok Pengembang Cadangan Pangan’ atas nama kelompok Lumbung Pangan ‘Wargo Mulyo’ Desa Toyareja, Kecamatan Purbalingga.
Tim dari Pemprov Jateng yang dipimpin Ir Gayatri Indah Cahyani MSi, Kamis (9/7), melakukan verifikasi ke lumbung pangan Margo Mulyo. Sebelum verifikasi, Gayatri yang juga kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jateng diterima oleh Bupati Drs H Triyono Budi Sasongko MSi, Asisten Perekonomian & Pembangunan Kodadiyanto SH MM, Kepala Kantor Ketahanan Pangan Ir Zainal Abidin MM.
Gayatri mengemukakan, verifikasi yang dilakukan dalam rangka untuk memacu partisipasi aparatur pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan. “Selain Purbalingga, kabupaten lainnya yang diverifikasi yakni kabupaten Jepara, Temanggung, Cilacap, Blora, dan Kabupaten Semarang,” kata Gayatri.
Selain meninjua lapangan ke lumbung pangan ‘Wargo Mulyo’, Tim juga meninjau desa mandiri pangan di Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari. Gayatri menilai program ketahanan pangan di Purbalingga dinilai sangat baik dan patut menjadi contoh kabupaten lain di Jateng maupun di luar Jateng. Gayatri juga mengakui, Wakil Bupati Tanggerang Rano Karno, sampai belajar ketahanan pangan di Purbalingga.
“Kami menilai program ketahanan pangan di Purbalingga sangat bagus, begitu pula dengan program desa mandiri pangan yang semula merupakan desa rawan pangan. Ternyata mampu diangkat hingga ke tahap mandiri. Oleh karenannya, kami meminta Bupati Purbalingga untuk menyampaikan paparan dihadapan para bupati se-Jawa dan Kalimantan dalam waktu dekat ini,” kata Gayatri.
Sementara itu Bupati Triyono BS mengatakan, lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) merupakan lembaga milik rakyat yang bergerak dibidang pendistrbusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat. “Lumbung pangan di Purbalingga tercatat sebanyak 156 unit yang tersebar di 16 kecamatan dari 18 kecamatan yang ada,” kata Bupati Triyono.
Secara terpisah ketua LPMD Wargo Mulyo, Minal mengemukakan, kelompoknya didirikan pada tahun 1974 dengan mengelola asset awal berupa 200 kilogram beras sumbangan Departemen Sosial RI. Aset tersebut untuk cadangan ketika banjir rutin Sungai Klawing menimpa warga Toyareja. “Kini anggota kami mencapai 74 orang dengan omset kelompok sebanyak 28,3 kwuintal gabah,” kata Minal. (banyumasnews.com/pyt)
Langganan:
Postingan (Atom)
